Soal
Tematik A
1.
Apakah
yang menjadi dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan ……… Nilai
Jual Kena Pajak (NJKP)
2.
Dalam
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenal
istilah NJOPTKP, apa kepanjangan dari NJOPTKP ………………….. (Nilai
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak)
3.
Berapakah
Prosentase Besarnya Nilai Jual Kena
Pajak untuk Objek Pajak
Pertambangan ….. (20 %)
4.
Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak tanggal diterimanya SPPT/SKP oleh
Wajib Pajak merupakan salah satu …………… dalam pengajuan keberatan PBB (Syarat Formal)
5.
Dalam
basis data Sistem Informasi Geografis PBB memuat data spasial dan data atribut,
dibawah ini termasuk data atribut objek
pajak kecuali :
a. Luas dan kelas
tanah
b. Alamat Wajib Pajak
c. Jumlah pajak terutang
d. Jenis penggunaan
Bangunan
Soal
Tematik B
1.
Apakah
yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ………. (Nilai Jual Objek Pajak)
2.
Dalam
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenal
istilah SPOP, apa kepanjangan dari SPOP ………….. (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)
3. Berapa Prosentase
dasar penghitungan PBB atas Objek Pajak Pedesaan dan Perkotaan apabila NJOP-nya
> Rp. 1.000.000.000,- ………….. (40 %)
4. Mengemukakan alasan
yang jelas dan mencantumkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan menurut
perhitungan Wajib Pajak merupakan salah satu ………. Dalam pengajuan keberatan (syarat
Materil)
5. Dibawah ini
merupakan isi keputusan atas permohonan pengurangan PBB kecuali :
a. Mengabulkan seluruh
permohonan;
b. Mengabulkan
sebagian;
c. Menambah besarnya
jumlah pajak yang terutang;
d. Menolak.
Soal
Tematik C
1.
Surat
yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang
terutang disebut ……………..(SPPT)
2.
NOP
(Nomor Objek Pajak) merupakan nomor identitas dari setiap bidang tanah dan atau
bangunan yang terdiri dari 18 digit, Digit 14,15,16,17 merupakan kode dari………. (Kode
Nomor Urut Objek Pajak)
3.
Berapakah
prosentase besarnya tarif Pajak Bumi dan bangunan (PBB)…….. (0,5
%)
4.
Undang-undang
nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994 merupakan ……….. PBB (Dasar
Hukum)
5.
Dibawah
ini merupakan isi dari keputusan atas permohonan keberatan Pajak bumi dan atau
Bangunan :
a. Menolak;
b. Menerima seluruh
atau sebagian;
c. Tidak dapat
diterima;
d. Menambah besarnya
jumlah pajak yang terutang;
e. Semuanya betul.
Soal
Tematik D
1.
Apakah
yang menjadi Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
…………. (Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
2.
Dalam
BPHTB terdapat istilah NPOPTKP apakah kepanjangan dari NPOPTKP …………… (Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak)
3.
Berapakah
prosentase pengenaan BPHTB dalam hal penerima hak pengelolaan adalah lembaga
pemerintah non departemen……………… (0 %)
4.
Kapankah
saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk waris…..
(sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor
pertanahan)
5.
Dibawah
ini merupakan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan BPHTB
kecuali :
a. Jual beli;
b. Penggabungan usaha;
c. Wakaf;
d. Pelaksanaan putusan
hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Soal
Tematik E
1.
Surat
yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran BPHTB ke tempat
pembayaran adalah …………… (SSB >> Surat Setoran Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan atau Bangunan)
2.
Dalam
BPHTB terdapat istilah SKBKBT, apakah kepanjangan dari SKBKBT………… (Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan)
3.
Prosentase
pengenaan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat adalah …….. dari BPHTB yang
seharusnya terutang/dibayar. (50
%)
4.
Wajib
Pajak dapat mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan hanya
kepada……………… (Badan Peradilan Pajak)
5.
Dibawah
ini adalah Surat yang dapat diajukan keberatan oleh wajib pajak, kecuali :
a. Surat Ketetapan
BPHTB kurang Bayar;
b. Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB;
c. Surat Ketetapan
BPHTB Kurang Bayar Tambahan;
d. Surat Ketetapan
BPHTB Lebih Bayar.
Soal
Tematik F
1.
Struktur
organisasi 1 (satu) tingkat diatas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
adalah …………….. (Direktorat Jenderal Pajak)
2.
Seksi
yang bertugas untuk mengawasi dan memproses segala permohonan Wajib Pajak di
kantor Pelayanan Pajak disebut Seksi …………… (Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon))
3.
Didalam
struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak terdapat istilah AR, apakah
kepanjangan dari AR………… (Account Representatif)
4.
Disebut
apakah Kantor Pelayanan Pajak yang seluruh Wajib Pajaknya terdiri dari Badan
badan yang kepemilikannya milik Asing dan orang orang yang merupakan Warga
Negara Asing ……….. (KPP Badora >> Badan dan Orang Asing)
5.
Dibawah
ini merupakan Struktur KPP WP Besar/WP Besar OP/BUMN /PMB/PMA/madya kecuali :
a. Subbagian Umum
b. Seksi Pengolahan
Data dan Informasi
c. Seksi
Ekstensifikasi
d. Fungsional
Pemeriksa Pajak
Soal
Tematik G
1.
Suatu
system di perpajakan dimana setiap Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk
mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan memperhitungkan pajaknya sendiri
disebut …………….. (Self Assesment System)
2.
NPWP
adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 15 digit yang setiap kelompok
digit menggambarkan kode kode tertentu, untuk kelompok digit yang ke 10, 11, 12
merupakan kode……. (Kode KPP)
3.
Fasilitas
yang diberikan kepada Orang Pribadi yang ingin mendaftarkan diri menjadi Wajib
Pajak melalui internet disebut …………. (e-registration)
4.
Dalam
pendataran NPWP melalui internet dikenal istilah SKTS, apakah kepanjangan dari
SKTS tersebut …………. (Surat Keterangan Terdaftar Sementara)
5.
Dibawah
ini merupakan syarat syarat yang harus dilampirkan Wajib Pajak Badan untuk memperoleh
NPWP, Kecuali :
a. Fotokopi KTP
Pengurus;
b. Fotokopi Akte
Pendirian;
c. Fotokopi Akte
Keluarga;
d. Surat Keterangan
Kegiatan Usaha.
Soal
Tematik H
1.
Bank
bank yang dapat digunakan untuk menampung atau tempat pembayaran pajak disebut Bank
……….(Bank
Persepsi)
2.
Dalam
pelaksanaan pemantauan dan pembayaran pajak dikenal istilah MPN, apa
kepanjangan dari MPN tersebut ……….. (Modul Penerimaan Negara)
3.
Pelaporan
Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melaporkan
pajaknya melalui media elektronik internet disebut ………… (E-Filing)
4.
Suatu
bukti yang diterima Wajib pajak setelah melaporkan SPT sebagai bentuk
pengawasan administrasi terhadap surat/berkas Wajib Pajak disebut ……….. (Bukti
Penerimaan Surat >> BPS)
5.
Surat
Setoran Pajak (SSP) terdiri dari 5 (lima) rangkap, lembar 3 digunakan untuk :
a. Untuk arsip Wajib
Pajak;
b. Untuk dilaporkan
Wajib Pajak ke KPP;
c. Untuk KPP melalui
KPPN;
d. Untuk arsip tempat
pembayaran.
Soal
Tematik I
1.
Disebut
apakah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh WP yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah
kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun……… (Pajak
Penghasilan)
2.
Dalam
penghitungan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dikenal istilah PTKP,
apa kepanjangan dari PTKP tersebut ……………. (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
3.
Berapakah
tarif Pasal 17 UU PPh atas WP Orang Pribadi bila lapisan penghasilan kena
pajaknya diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 ………………… ( 10 % )
4.
Berapakah
besarnya PTKP untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak 2009
……………………. (Rp 15.840.000,0)
5.
Dibawah
ini merupakan Subjek Pajak Penghasilan, kecuali :
a. Bentuk usaha tetap;
b. Kantor perwakilan
Negara asing;
c. Warisan yang belum
terbagi;
d. Orang Pribadi atau
Badan.
Soal
Tematik J
1.
Direktorat
Jenderal Pajak memiliki 8 layanan unggulan kepada masyarakat luas dan Wajib
Pajak kususnya, berapakah jangka waktu penyelesaian permohonan pengukuhan PKP
………….. (3 hari kerja)
2.
Disebut
apakah cara pelaporan Surat Pemberitahuan secara langsung oleh Wajib Pajak
dengan melaporkan pajaknya menggunakan media elektronik missal CD, Flashdisk
dll……………. ( E-SPT)
3.
Lembar
Surat Setoran Pajak (SSP) terdiri dari 5 rangkap, lembar 4 adalah lembar yang
peruntukannya untuk ……………… (arsip tempat pembayaran)
4.
Batas
waktu pelaporan pajak untuk SPT Tahunan PPh Badan adalah …………. Setelah
berakhirnya tahun pajak. (empat bulan)
5.
Dibawah
ini merupakan 8 (delapan) layanan unggulan Direkorat Jenderal Pajak, Kecuali :
a. Penyelesaian
Permohonan restiusi PPN;
b. Penerbitan SPMKP;
c. Penyelesaian
permohonan pendaftaran NPWP;
d. Penyelesaian
permohonan SKF
Soal
Tematik K
1.
Besarnya
penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
ditentukan berdasarkan ……………….. dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan. (penghasilan
bruto)
2.
Berapakah
besarnya PTKP untuk setiap tambahan keluarga sedarah dan semenda dalam garis
keturunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungannya adalah… (Rp 1.320.000,-)
3.
Tarif
Pasal 17 UU PPh untuk penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan untuk tahun
2009 adalah ……… (28 %)
4.
Secara
umum Pajak Penghasilan dihitung dengan cara mengalikan ……………. Dengan
Penghasilan Kena Pajak atau penghasilan yang diterima/diperoleh. (tariff
pajak)
5.
Dibawah
ini biaya biaya yang tidak diperkenankan untuk menentukan besarnya penghasilan
kena pajak, keculai :
a. Biaya penyusutan
dan amortisasi;
b. Biaya yang
dibebankan untuk kepentingan Pribadi Wajib Pajak;
c. Sanksi administrasi
dan sanksi pidana sehubungan dengan pelaksanaan undang undang perpajakan;
d. Pajak penghasilan.
Soal
Tematik L
1.
Termasuk
objek pajak apakah penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau
bangunan : ………………….. (PPh Pasal 4 ayat 2)
2.
Berapakah
tarif pajak final untuk penghasilan yang diperoleh berupa hadiah undian ……….. ( 25
% )
3.
Ketentuan
tarif pajak final sebesar 3 % diberlakukan terhadap pelaksana kontruksi yang
dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kuaifikasi usaha ……………………. (menengah
dan besar)
4.
Batas
waktu pelaporan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 adalah tanggal ……………. Bulan
berikutnya setelah masa pajak berakhir.
(tanggal 20)
5.
Dibawah
ini termasuk objek pajak PPh Pasal 4 ayat 2, kecuali :
a. Bunga deposito dan
tabungan;
b. Jasa kontruksi;
c. Bungan simpanan
koperasi kepada anggota orang pribadi;
d. Persewaan atas
penggunaan harta kusus kendaraan angkutan darat.
Soal
Tematik M
1.
PPh
Pasal 21 yang telah dipotong dan harus disetor paling lambat tanggal ……………..
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (tanggal 10)
2.
Berapakah
PTKP untuk tambahan Wajib Pajak yang kawin untuk tahun pajak 2009 : …………. (Rp
1.320.000,-)
3.
Berapakah
tarif pasal 17 UU PPh yang diberlakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi bila
penghasilan kena pajak dalam satu tahun pajak sebesar Rp 42.000.000,- : ……… (5%)
4.
Bagi
Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bila tidak dapat menunjukkan
NPWP, maka tarif pajak diterapkan ……………… lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib
Pajak yang memiliki NPWP. ( 20
% )
5.
Dibawah
ini adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 adalah :
a. Manager Perusahaan;
b. Staf ahli;
c. Kepala Sekolah;
d. Bendaharawan.
Soal
Tematik N
1.
PPh
Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah harus dilaporkan ke
KPP atau KP2KP paling lambat……….. hari setelah masa pajak berakhir (14)
2.
Badan
yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas impor barang adalah : …….. (Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai , Bank Devisa)
3.
Berapakah
tarif pemungutan PPh Pasal 22 oleh Pertamina terhadap penjualan minyak tanah,
LPG dan pelumas : …………………. (0,3 %)
4.
Pemungutan
PPh Pasal 22 dan pemotongan PPh Pasal 23 terhadap Wajib Pajak yang tidak
memiliki NPWP dikenakan tarif ………… lebih tinggi dari pada tarif yang dikenakan
kepada WP yang memiliki NPWP. (100
%)
5.
Dibawah
ini objek pemungutan PPh Pasal 22, kecuali :
a. Pembelian barang
oleh Pemerintah yang jumlahnya dibawah Rp. 1000.0000,-
b. Penjualan hasil
industri otomotif;
c. Penjualan premium
oleh Pertamina;
d. Penjualan minyak
tanah selain Pertamina.
Soal
Tematik O
1.
Sanksi
administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23
adalah sebesar …………… per masa pajak (Rp
100.000,-)
2.
Berapakah
tarif PPh Pasal 23 atas jasa sehubungan software computer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan bila penerima penghasilan jasa tersebut tidak
memiliki NPWP : ………………. (4 %)
3.
Angsuran
Pajak yang dibayarkan setiap bulan oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
yang melakukan kegiatan usaha bebas disebut :………….. (angsuran PPh Pasal 25)
4.
PPh
Pasal 25 harus dibayar/disetor paling lambat tanggal …………….. bulan berikutnya
setelah masa pajak. (15)
5.
Dibawah
ini termasuk objek pajak yang menjadi objek Pajak PPh Pasal 23, kecuali :
a. Jasa catering;
b. Jasa akuntasi dan
pembukuan;
c. Sewa dan
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kusus angkutan darat;
d. SHU koperasi yang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
Soal
Tematik P
1.
Direktorat
Jenderal Pajak memiliki 8 layanan ungggulan, berapakah jangka waktu
penyelesaian permohonan keberatan penetapan pajak : …………….. (12
bulan)
2.
Berapakah
prosensate tarif pajak atas penghasilan dari bunga deposito dan tabungan ………………
(20
%)
3.
Sanksi
administrasi berupa denda atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Badan adalah
sebesar ……………….. per tahun pajak (Rp
1.000.000,-)
4.
Batas
waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah …………….. setelah berakhirnya
tahun pajak. (3 bulan)
5.
Wajib
Pajak Badan dalam negeri dengan omset sampai dengan Rp 50 milyar, mendapat
fasilitas pengurangan tarif sebesar :
a. 10 %
b. 25 %
c. 28 %
d. 35 %
e. 50 %
Soal
Tematik Q
1.
Batas
waktu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri yang telah dipotong atau
dipungut adalah tanggal ……………… bulan berikutnya setelah masa pajak. (15)
2.
Orang/Badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan
atau Jasa Kena Pajak maka akan dikenakan pajak berdasarkan UU Pajak PPN dan PPn
BM. Maka mereka adalah disebut : …………………. (Pengusaha Kena Pajak)
3.
Berapakah
tarif PPN dan PPnBM atas barang ekspor barang kena Pajak (BKP) …….….(0 %)
4.
Sanksi
administrasi berupa sanksi denda atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN
adalah sebesar …………………. Per masa pajak (Rp.
500.000,-)
5.
Dibawah
ini termasuk jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Kecuali
:
a. Minyak mentah;
b. Uang, emas batangan
dan surat surat berharga;
c. Makanan dan minuman
yang disajikan di hotel;
d. Alat alat
kesehatan.
Soal
Tematik R
1.
Batas
waktu pelaporan SPT Masa PPN dalam negeri ke KPP atau KP2KP adalah tanggal
……………. Bulan berikutnya setelah masa pajak.
(tanggal 20)
2.
Yang
menjadi Dasar Pengenaan Pajak atas semua biaya yang diminta oleh penjual karena
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah : …………. (Harga Jual)
3.
Berapakah
tarif tertinggi atas PPnBM ……………….. ( 75 % )
4.
Jasa
jasa dibawah ini adalah jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Kecuali
:
a. Jasa
Perencanaan/Pengawasan Konruksi;
b. Jasa di bidang
perhotelan;
c. Jasa Tenaga Kerja;
d. Jasa dokter
spesialis.
5.
Dibawah
ini adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai adalah
:
a. Bendaharawan Pemerintah;
b. Pengusaha Kena
Pajak;
c. BUMN/BUMD;
d. Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN);
e. Semua betul
Soal
Tematik S
1. Bukti
pungutan pajak yang dibuat oleh PKP karena penyerahan BKP atau JKP disebut :
…………… (Faktur Pajak)
2. Faktur
Pajak Standar memiliki kode dan nomor seri tertentu yang terdiri dari 16 digit
nomor, yang tiap kelompok digit mewakili kode tertentu. Untuk kelompok digit ke
7 dan 8 merupakan kode dari ………….. (Tahun Penerbitan)
3. Bila
pembayaran diterima setelah akhir bulan maka faktur pajak standar
dibuat paling lambat pada …….………………… setelah terjadinya penyerahan BKP dan atau
JKP. (Akhir bulan berikutnya)
4. Dasar
Pengenaan Pajak untuk Kegiatan membangun sendiri adalah ..…… % dari jumlah
biaya yang dikeluarkan / dibayarkan.
(40 %)
5. apabila
terjadi PPN Kurang bayar, bagi PKP dikarenakan...
a. PK < PM
b. PK > PM
c. PK = PM
d. PK – PM
e. PK + PM
a. PK < PM
b. PK > PM
c. PK = PM
d. PK – PM
e. PK + PM
Soal
Tematik T
1.
kapan
Saat terutang Bea Meterai bila dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak
:…………………… (saat selesainya dokumen itu dibuat)
2.
Tarif
Bea meterai atas Akta akta yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT)
adalah sebesar : ……………… (Rp 6.000,-)
3.
Sanksi
administrasi berupa sanksi denda atas Bea Meterai yang tidak atau kurang
dilunasi adalah sebesar ………………. Dari Bea Meterai yang tidak atau kurang
dibayar. ( 200 %)
4.
Berapakah
batas minimal pelunasan bea meterai dengan mesin teraan : ………………. (Rp
15.000.000,-)
5.
Dibawah
ini dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,- , kecuali :
a. Surat Perjanjian;
b. Cek dan Bilyer
Giro;
c. Akta akta Notaris;
d. Akta yang dibuat
PPAT;
e. Wesel.
0 komentar:
Posting Komentar